Sejarah

Jauh sebelum dibentuknya Kantor Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat, kegiatan-kegiatan penelitian yang dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, pada awalnya berada pada bidang Penelitian yang ada di Badan Perencana dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Kalimantan Barat. Tugas Pokok Bidang Penelitian berdasarkan PERDA Povinsi Dati I Kalbar Nomor 4  Tahun 1984, adalah merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan atau melakukan kegiatan penelitian dalam rangka perencanaan dan pembangunan daerah. Tugas-tugas tersebut merupakan sebagian dari tugas BAPPEDA untuk mendukung perencanaan pembangunan.

Kemudian untuk memperluas kewenangan bagi Lembaga Penyelenggara Penelitian Daerah, pada tahun 1999 dengan Keputusan Gubernur Kalimatan Barat Nomor 465 tahun 1999 dibentuk Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) Prov. Kalbar. Struktur organisasi Balitbang Tahun 1999 terdiri dari 1 eselon II dan 4 eselon III (tanpa eselon IV, kecuali di sekretariat).

Selanjutnya semakin luasnya kewenangan yang diberikan kepada Daerah mengacu pada PP No. 25 Tahun 2000, maka pada Tahun 2001 Struktur Organisasi Balitbang Prov Kalbar diperluas dan disempurnakan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan  Barat Nomor 174 Tahun 2001. Struktur Organisasi Tahun 2001 terdiri dari 1 Eselon II, 5 Eselon III dan 16 eselon IV.

Kemudian pada tahun 2003 terbit Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; yang mengatur keberadaan lembaga teknis seperti Balitbang, Bappeda, Bawasda, BKD dan sebagainya. Berpedoman pada PP tersebut, Lembaga teknis Daerah sebanyak-banyaknya mempunyai 4 (empat) jabatan eselon III, yang terdiri dari 1 (satu) bagian Tata Usaha dan 3 (tiga) Bidang, dan masing-masing jabatan eselon III hanya membawahi 2 (dua) jabatan eselon IV. Dengan demikian PP nomor 8 Tahun 2003, telah memberi batasan yang jelas mengenai besarnya organisasi Badan Teknis Daerah. Dengan demikian Balitbang Prov. Kalbar (bentukan tahun 2001) yang baru dibentuk 3 tahun, strukturnya harus dirampingkan.

Pada tahun 2005, keluar PERDA Prov. Kalbar Tahun 2005 tentang Organisasi Perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat, yang isinya antara lain melikuidasi Organisasi Balitbang Prov. Kalbar (bentukan Tahun 2001). Walaupun dilikuidasi, namun fungsi litbang tetap eksis dan kembali berada pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Prov. Kalbar.

Sebagai tindak lanjut PERDA tersebut, dengan peraturan Gubernur Kalbar Nomor 235 Tahun 2005 telah dibentuk Unit Penelitian Prov.  Kalbar, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis BAPPEDA Prov. Kalbar di bidang Penelitian Kebijakan Kakro Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian pada Tahun 2009, berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Penelitian dan Pengembangan dibentuklah  Kantor Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat  yang dikepalai oleh Pejabat eselon IIIa.


Photo Kegiatan