KategoriSosial, Politik dan Pemerintahan
Judul"Studi Dampak Pemekaran Kabupaten Di Kalimantan Barat terhadap Kinerja Pelayanan Publik"
PenulisDrs. Broto Sungkowo
Tahun2012
Keterngan

Abstrak

Evaluasi daerah otonom hasil pemekaran (DOHP) ke 205 provinsi, kabupaten dan kota dinilai melalui empat faktor yang menjadi tujuan otonomi daerah. Yaitu faktor kesejahteraan masyarakat, tata pemerintahan yang baik, pelayanan publik dan daya saing. Dari empat kategori ini memang tata pemerintahan (good governance) jumlah keberhasilannya memang paling tinggi. Sedangkan yang terendah adalah kemampuan daya saing. Tiap daerah memiliki kelebihan dan kelemahan ditiap kategori yang berbeda pula.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja pelayanan publik di Daerah Otonomi Hasil Pemekaran (DOHP) di Provinsi Kalimantan Barat.

Pelayanan publik dalam Penelitian ini dibatasi pada pelayanan publik pendidikan dan pelayanan publik kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Otonomi Baru (DOB). Mengingat keterbatasan waktu, biaya dan tenaga, maka dalam penelitian ini hanya dilakukan pada 3 DOB yaitu Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi mewakili DOB pedalaman, dan kabupaten Kayong Utara mewakili DOB pesisir.

Bila dibandingkan sebelum dan sesudah pemekaran pelayanan publk setelah pemekaran lebih baik. Terutama dari rasio guru dan murid baik di tingkat SD, SLTP maupun SLTA. Juga Rasio tenaga kesehatan dokter, perawat dan bidan terhadap jumlah penduduk yang dilayani. Demikian juga dengan kualitas dan kompetensi SDM pelaksana pelayanan pendidikan (guru) dan kesehatan (paramedic) mengalami peningkatan yang signifikan.

 

Keywords: Pelayanan Publik, Kesehatan, Pendidikan, Pelayanan Prima, Standard Pelayanan Minimum

Photo Kegiatan