Kunjungan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur

Kunjungan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Jawa Timur

Senin, 7 Agustus 2017, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Balitbangda Kalbar) menerima kunjungan Dewan Riset Daerah Provinsi Jawa (DRD Jatim). Kunjungan kerja DRD Jatim ini memiliki maksud untuk membicarakan, mendiskusikan dan merumuskan, dalam rangka melengkapi laporan hasil seminar isu strategis aktual yang dilaksanakan DRD Jatim pada tahun 2017 ini yang berjudul “Membangun Strategis Kebudayaan Tangkal Radikalisme”.

Pada sambutannya, Kepala Balitbangda Kalbar, Agatho Adan, S.Sos, M.Si, menyampaikan bahwa adalah sebuah kehormatan bagi Balitbangda Kalbar atas kunjungan DRD Jatim. Beliau menyebutkan pada perkembangannya, sejak 2009-2016 struktur kelembagaan Kelitbangan di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar telah mengalami perkembangan atau perubahan struktur kelembagaan.  Begitu juga halnya dengan Dewan Riset Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Saat ini, kepengurusan DRD Prov. Kalbar sebagaimana yang telah ditetapkan melalui SK Gubernur Kalbar No. 319/KPPKB/2014 tanggal 25 Juni 2014 memiliki tugas dan tanggung jawab selama periode 2014-2018.  DRD Kalbar telah menjalankan fungsinya dengan baik diantaranya  menyiapkan naskah Kebijakan Strategis Daerah (Jakstrada) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016-2019 sebagai salah satu acuan dalam merumuskan perencanaan kegiatan kelitbangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan, pemanfaatan, dan evaluasi perkembangan IPTEK di Kalbar. Dengan adanya kunjungan DRD Jatim ini pun sesungguhnya menjadi salah satu motivasi untuk DRD Kalbar dan Balitbang Kalbar untuk lebih produktif dalam menjawab tantangan daerah dengan menghasilkan penelitian-penelitian dan atau naskah Jakstrada Kalbar.

Terkait dengan maksud dan tujuan kedatangan DRD Jatim, Kepala Balitbangda Kalbar menyampaikan bahwa di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya di Kota Singkawang telah sejak lama terjadi proses akulturasi budaya dari beberapa etnis (Tionghoa, Dayak, Melayu,  dan lain-lain)  yang berada di sana. Budaya tersebut menciptakan kehidupan yang serasi dan damai sehingga mendukung integrasi dan stabilitas pembangunan di Kota Singkawang. Perwujudan akulturasi tersebut tampak misalnya pada atraksi Pawai Tatung dalam rangka perayaan Cap Go Meh, tarian Tidayu dan batik Tidayu (Tionghoa, Dayak dan Melayu).

Pada sambutan DRD Jatim,yang disampaikan oleh Ketua DRD Jatim,  sesungguhnya ini merupakan kunjungan mereka yang kedua, setelah yang pertama yaitu di tahun 2011 ketika Balitbangda Kalbar masih berstatus kantor. Dijelaskan bahwa DRD Jatim memiliki tugas dan tanggung jawab langsung kepada Gubernur. DRD Jatim  merupakan perumus kebijakan riset, dan memiliki hak untuk memberi masukan atau rekomendasi solusi kepada Gubernur, selain memiliki tugas dan identifikasi dan telaah isu strategis aktual pembangunan Provinsi Jawa Timur dalam bentuk working paper.

Kunjungan DRD Jatim kali ini memiliki latar belakang untuk menggali informasi tentang membangun dan membina toleransi di masyarakat. Berdasarkan hasil riset mereka, di Provinsi Jawa Timur memiliki enam etnis. Jatim pun diketahui memiliki sejarah harmoni wali di Tuban. Namun beberapa waktu terakhir ini, muncul beberapa konflik di daerah ini, antara lain adanya pengungsian masyarakat kepercayaan syiah yang tidak diperkenankan masyarakat untuk kembali ke Pulau Madura dan adanya aksi untuk merobohkan Patung Kongco Kwan Sing Tee Koen yang berdiri setinggi 30 meter yang berada yang berada di kawasan Tempat Ibadah Tri Dharma Kwan Sing Bio, Tuban, Jawa Timur. konflik agama, sosial dan budaya ini tentu saja akan memberikan dampak pada integrasi masyarakat dan stabilitas pembangunan di Jawa Timur.

 

Berdasarkan data dari indeks kota toleran yang dirilis November 2015, diketahui bahwa Kalbar merupakan salah satu daerah yang berhasil membangun toleransi dan menciptakan harmoni keragaman etnik baik antar umat beragama maupun antar etnis yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, DRD Jatim bermaksud untuk menggali informasi terhadap kebijakan dan strategi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagai tindakan preventif maupun penanggulan konflik. Selain itu mereka pun ingin mengetahui peran pemuka agama dan pemuka adat dalam membantu percepatan kebijakan Pemerintah dalam mengatasi konflik yang ada di Kalimantan Barat.

Dalam diskusi yang berlangsung, diketahui bahwa Kalbar sesungguhnya memiliki masa kelam konflik antar etnis yang pada awalnya merupakan masalah kriminal yang melibatkan individu yang berbeda etnis namun pada akhirnya menjadi konflik sosial-budaya. Adanya peran pemuka agama dan pemuka adat yang difasilitasi oleh Pemerintah, maka konflik tersebut dapat diatasi. Pemerintah dan masyarakat pun masing-masing mempunyai “pekerjaan bersama” untuk terus selalu membangun toleransi dan harmonisasi diantara keberagaman dan mengedepankan hukum dalam berbagai permasalahan yang terjadi. Perlu adanya pendekatan untuk meminimalisir isu-isu pemicu konflik misalnya melalui pemahaman agama, dunia pendidikan dan juga termasuk dalam berpolitik.

Saat ini potensi konflik di Kalbar beralih pada sektor agraria yang melibatkan masyarakat dan pemilik perusahaan industri, perkebunan dan atau pertambangan. Konflik sosial-ekonomi ini umumnya berupa konflik batas lahan, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan sosial. Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk mengatasi gesekan-gesekan yang ada tersebut. Pemetaan konflik dan tindakan preventif menjadi pekerjaan bersama seluruh pihak terkait untuk menjaga integrasi bangsa. Untuk lebih memperdalam informasi tersebut, pihak DRD Jatim dapat berkonsultasi dan lebih menggali informasi dengan pihak Badan Kesatuan Kebangsaan dan Politik Provinsi Kalimantan Barat dan Pihak Pemerintah Daerah Kota Singkawang. (RR)


Berita Terkait...



Photo Kegiatan