Balitbang dan UMP Lakukan Riset terhadap Kekerasan Seksual di Kalbar

By Administrator // Rabu, 09 November 2022 // 02:07 WIB // Penelitian

Pontianak, – Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Kalbar menyebut, terdapat sepuluh objek penelitian dari berbagai aspek yang telah dipaparkan lewat seminar akhir hasil penelitian, Selasa (10/12). Salah satunya, penelitian Family Intervention Model sebagai upaya perubahan perilaku keluarga terhadap permasalahan sexual violence anak dan remaja di Kalimantan Barat.

Penelitian tersebut dilakukan oleh tim peneliti dari Universitas Muhammadiyah Pontianak. Terdiri dari Sri Nugroho Jati, M.Psi., Psikolog (ketua), Elly Trisnawati, S.K.M., M.Sc dan Tuti Kurniati, S.Pd, M.Si. Ketua peneliti menjelaskan, penelitian ini didasarkan atas tingginya angka kasus kekerasan seksual di Kalbar khususnya di Kabupaten Sambas.

Kekerasan terhadap anak merupakan segala perlakuan yang salah baik secara fisik dan/atau emosional, seksual, penelantaran dan eksploitasi yang berdampak terhadap kesehatan, perkembangan anak atau harga diri anak. Menurut UU No. 35 tahun 2014 kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan atau penelantaran.

Provinsi Kalimantan Barat merupakan salah satu wilayah yang rawan dengan kejadian kekerasan seksual pada anak dan remaja. Tahun 2018, terdapat kasus kekerasan seksual pada perempuan dan anak di Kalimantan Barat sebesar 25,44 persen atau 115 kasus kekerasan seksual. Dari 425 kasus di tahun 2018 tersebut, terdapat 329 korban kekerasan perempuan dan anak.

Informasi data KPPAD Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas menunjukkan adanya data kasus kekerasan seksual di awal tahun 2022, yaitu sebanyak 14 kasus, sehingga kabupaten Sambas menjadi salah satu Kabupaten yang memiliki angka kejadian kasus kekerasan seksual cukup tinggi selain Kota Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya.

Atas dasar tersebut secara umum penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan dan perubahan perilaku pada orang tua terhadap permasalahan sexual violence pada anak dan remaja di Provinsi Kalimantan Barat melalui pemberian pendekatan Family Intervention Model (FIM).

Dalam penelitian ini, tim merancang konsep model intervensi berbasis keluarga, meliputi pemberian pengetahuan, psikoedukasi, pelatihan, dan diskusi grup (FGD). Menurut Ketua Tim Peneliti Sri Nugroho Jati, wilayah Sambas khususnya di Kecamatan Sajingan Besar dijadikan lokasi penelitian karena daerah tersebut merupakan daerah perbatasan antara wilayah Indonesia dan Sarawak Malaysia. Wilayah perbatasan bisa berpotensi rawan terjadi kejahatan atau tindak kekerasan seksual sehingga perlu upaya preventif sebagai salah satu cara dalam meminimalisir angka kejadian kekerasan seksual pada anak dan remaja.

Tujuan diberikannya FIM ini adalah mengaktifkan fungsi keluarga, sehingga perubahan dalam satu anggota keluarga bisa berpengaruh pada anggota keluarga lainnya melalui pemberian pengetahuan tentang kekerasan seksual, komunikasi positif orang tua-anak dan tindakan asertif terhadap kekerasan seksual sebagai upaya preventif dalam pencegahan sexual violence.

“Dengan demikian, Sri berharap akan terbentuk keluarga yang tanggap, tangguh, asertif dan resilien dalam menghadapi kekerasan seksual pada anak dan remaja,” ujar Sri seraya mengungkapkan peserta kegiatan FIM ini terdiri dari 46 pasangan suami istri dari 300 kepala keluarga yang merupakan responden pada proses skrining awal.

Atas dasar tersebut secara umum penelitian ini bertujuan memberikan pengetahuan dan perubahan perilaku pada orang tua terhadap permasalahan sexual violence pada anak dan remaja di Provinsi Kalimantan Barat melalui pemberian pendekatan Family Intervention Model (FIM).

Dalam penelitian ini, tim merancang konsep model intervensi berbasis keluarga, meliputi pemberian pengetahuan, psikoedukasi, pelatihan, dan diskusi grup (FGD). Menurut Ketua Tim Peneliti Sri Nugroho Jati, wilayah Sambas khususnya di Kecamatan Sajingan Besar dijadikan lokasi penelitian karena daerah tersebut merupakan daerah perbatasan antara wilayah Indonesia dan Sarawak Malaysia. Wilayah perbatasan bisa berpotensi rawan terjadi kejahatan atau tindak kekerasan seksual sehingga perlu upaya preventif sebagai salah satu cara dalam meminimalisir angka kejadian kekerasan seksual pada anak dan remaja.

Tujuan diberikannya FIM ini adalah mengaktifkan fungsi keluarga, sehingga perubahan dalam satu anggota keluarga bisa berpengaruh pada anggota keluarga lainnya melalui pemberian pengetahuan tentang kekerasan seksual, komunikasi positif orang tua-anak dan tindakan asertif terhadap kekerasan seksual sebagai upaya preventif dalam pencegahan sexual violence.

“Dengan demikian, Sri berharap akan terbentuk keluarga yang tanggap, tangguh, asertif dan resilien dalam menghadapi kekerasan seksual pada anak dan remaja,” ujar Sri seraya mengungkapkan peserta kegiatan FIM ini terdiri dari 46 pasangan suami istri dari 300 kepala keluarga yang merupakan responden pada proses skrining awal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, tim peneliti memberikan rekomendasi yang selanjutnya dapat ditindaklanjuti berbagai tingkat wilayah.Tim penelti menegaskan perlu adanya kerjasama melibatkan pihak-pihak terkait. Baik itu pada level propinsi maupun level Kabupaten. Adapun rekomendasi yang disampaikan ada Sembilan poin.

Pertama, merumuskan kebijakan program perlindungan anak terpadu berbasis keluarga (PATBK) dalam kekerasan seksual yang sebelumnya sudah ada kebijakan terkait Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Kedua, memfasilitasi tempat rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan seksual, ketiga memberikan informasi edukasi tentang perlindungan anak yang terkait kekerasan seksual secara continue melalui media sosial.

Berikutnya keempat, menginisiasi program pencegahan kekerasan seksual pada level keluarga dengan menggunakan konsep FIM (Family Intervention Model).

Kelima, menguatkan peran gender dan gerakan sosial Ayah Ibu Asertif (AIA) sebagai garda terdepan terhadap kekerasan seksual pada level keluarga.

Keenam, membuat program Perlindungan Anak Berbasis Keluarga dengan melibatkan orang tua secara aktif dalam setiap kegiatan sosialisasi pencegahan kekerasan seksual dan memaksimalkan peran orang tua.

Selanjutnya, keetujuh membentuk pos bantu layanan aduan kekerasan seksual bekerjasama dengan stakeholder terkait. Kedelapan, pendampingan program kesehatan reproduksi bekerjasama dengan program-program yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Terakhir, mendorong dan mediaktifkannya PIK-R di sekolah-sekolah dalam memberikan pelayanan informasi dan konseling kesehatan reproduksi dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga. 

Sumber : Pontianak Post

Share Post: