Balitbang menerima Kunjungan Benchmarking IPKD Provinsi Kalimantan Barat
Pontianak-, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat menggelar Penerimaan Kunjungan Benchmarking IPKD Sulawesi Tenggara pada hari Senin (27/11/2023) bertempat di Ruang Rapat Wakil Gubernur Kalbar sebanyak 18 orang peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Kunjungan tersebut disambut oleh Sekretaris Balitbang Provinsi Kalbar Domisius Sintan, S.Sos., M.M. beserta Kepala Bidang di lingkup Balitbang serta undangan dari instansi lingkup Pemprov Kalbar terkait.
Kegiatan dimulai dengan kata sambutan oleh Sekretaris Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Sulawesi Tenggara. "Saya mewakili Kepala BRIDA Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini tengah berhalangan hadir beserta seluruh tim Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Sulawesi Tenggara datang ke Kalimantan Barat dengan bertujuan untuk menimba ilmu dan juga saling berbagi ilmu. Semoga apa yang belum kami ketahui untuk kebaikan kedepannya, akan kami dapatkan di sini." ujar Sekretaris Brida Sulawesi Tenggara.
Selanjutnya, diwakili Sekretaris Balitbang Provinsi Kalimantan Barat menuturkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Program Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Kuat (ERAT) kemitraan antara KEMENDAGRI dan United States Agency for International Development (USAid ERAT) telah menyusun Rencana Aksi Percepatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Standar Pelayanan Minimal (IPM), Satu Data Indonesia Tematik dan Simpul Jaringan Inovasi atau SARIVA. "Lalu, ditinjau dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2020 telah menempatkan Balitbang atau sebutan lainnya sebagai koordinator kegiatan penginputan dan pengukuran IPKD Kabupaten/Kota, padahal tidak ada satupun data yang bersumber dari Balitbang yan harus diinput ke dalam sistem aplikasi IPKD," katanya.
"Untuk itu, meskipun Tim Penyusunan IPKD Provinsi Kalimantan Barat baru terbentuk pada Tahun Anggaran 2021 yang terdiri dari unsur Balitbang, BAPPEDA, Dinas Kominfo dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), dalam pelaksanaan kerjanya leading sectornya adalah Balitbang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini Bidang Sosial dan Pemerintahan,"tambahnya.
Sumber : Pontianak Post