Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting

By Administrator // Rabu, 09 November 2022 // 02:13 WIB // Penelitian

Pontianak, — Permasalahan stunting menjadi salah satu perhatian dalam pemaparan Seminar Akhir Penelitian Kerjasama Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Kalbar, beberapa waktu lalu. Dari seminar itu, tim peneliti mengulas dan memaparkan  “Evaluasi Implementasi Kebijakan Penanganan Stunting di Kalbar”.

Kepala Balitbang Kalbar Dr Herkulana Mekarryani S.M.Si menjelaskan, pihaknya melakukan penelitian stunting  ini dalam rangka berupaya mempercepat penurunan angka stunting.

Seperti diketahui, tahun 2018 pemerintah telah meluncurkan Strategi Nasional Percepatan Pencegahan Anak Kerdil (Stunting). Strategi nasional ini merupakan panduan untuk mendorong terjadinya kerja sama antar lembaga untuk memastikan konvergensi seluruh program/kegiatan terkait pencegahan stunting.

“Bukti komitmen pemerintah terhadap penanganan stunting di Indonesia  juga tercermin dengan penetapan stunting sebagai salah satu prioritas dalam program pembangunan nasional,” katanya.

Sementara arah kebijakan dan strategi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 menyebutkan perihal peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar (primary health care).

Salah satunya melalui percepatan perbaikan gizi masyarakat dalam bentuk percepatan penurunan angka stunting dan pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14 persen pada tahun 2024.

Berangkat dari itu semua, lanjut Herkulana, pihaknya merasa perlu untuk melakukan kajian tentang evaluasi implementasi kebijakan penanganan stunting di Kalbar. Ditambah terbitnya Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, memperkuat pihaknya meneliti kajian tersebut.

Masih menurut Herkulana, kajian ini bertujuan melakukan evaluasi kinerja implementasi kebijakan penanganan stunting di Kalbar. Selain itu untuk mengetahui faktor resiko yang mempengaruhi dalam penurunan angka stunting. Serta untuk menganalisa  strategi meningkatkan kinerja implementasi kebijakan penanganan stunting di Kalbar.

Untuk melaksanakan kajian ini, pihaknya terlebih dahulu membentuk tim kegiatan. Kemudian, melakukan rapat, koordinasi dengan para stakeholder terkait, melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan penelitian, serta rekomendasi formulasi kebijakan untuk bahan perencanaan. Terakhir, penyusunan laporan kegiatan dan policy brief. “Sedangkan untuk penerima manfaat dalam kajian ini tentunya  terdiri dari pemerintah, stakeholder terkait dan masyarakat,” sambungnya.

Herkulana lantas menjelaskan lebih jauh tentang stunting. Menurut dia, stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak berusia di bawah lima tahun (balita) akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Terutama  pada periode 1.000 hari pertama kehidupan (HPK). Periode 1000 HPK merupakan periode pertumbuhan dari janin hingga anak berusia 24 bulan.

Anak dikategorikan mengalami stunting apabila tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.(UNICEF, WHO 2018).

Stunting dan kekurangan gizi lainnya yang terjadi pada 1.000 HPK tidak  hanya menyebabkan hambatan pertumbuhan fisik dan meningkatkan kerentanan  terhadap penyakit. Tetapi juga mengancam perkembangan kognitif yang akan  berpengaruh pada tingkat kecerdasan dan produktivitas anak di masa dewasanya.

Sumber : Pontianak Post

Share Post: