FGD Kajian Pengembangan Model Kemitraan Strategis Dalam Pengendalian Pernikahan Dini Untuk Pencegahan Stunting (Studi Kasus Di Kabupaten Kapuas Hulu)
Pontianak-, Balitbang Provinsi Kalimantan Barat bersama Universitas Tanjungpura selenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Penelitian Swakelola Tipe 2 tentang Kajian Pengembangan Model Kemitraan Strategis Dalam Pengendalian Pernikahan Dini Untuk Pencegahan Stunting (Studi Kasus Di Kabupaten Kapuas Hulu) bertempat di Hotel Avara Pontianak, Selasa (14/11/2023).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Domisius Sintan, S.Sos., M.P.A. dan dihadiri oleh Tim Peneliti Universitas Tanjungpura antara lain (1) Dr. Yulius Yohanes, M.Si; (2) Dr. Erdi,M.A.; (3) Nahot Parlindungan Tua Sihaloho, S.Pd., M.IP. Adapun sebagai Pembahas, hadir (1) Drs. Yoseph Alexander, M.Si (Anggota DPRD Provinsi Kalbar); (2) Perwakilan BKKBN Provinsi Kalbar; (3) Ismiraj Nasution, S.IP., M.P.A (Analis Kebijakan Balitbang Provinsi Kalbar); (4) Ridwan Syukri, SKM., M.P.H (Analis Hasil Penelitian Balitbang Provinsi Kalbar) serta dihadiri para Peserta Aktif dari instansi terkait.
Dalam Sambutannya, Sekretaris Balitbang Provinsi Kalbar Domisius Sintan, S.Sos.,M.P.A mengatakan bahwa kegiatan penelitian ini pada dasarnya sebagai tindak lanjut Memorandum of Understanding (MoU) Gubernur Kalimantan Barat dengan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak. Selanjutnya penelitian ini juga sesuai dengan Pokok Perjanjian untuk melaksanakan Penelitian Swakelola Tipe 2 Tahun Anggaran 2023, mengacu pada Keputusan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan LKPP Nomor 2 Tahun 2022 tentang Model Dokumen Swakelola.
Saya atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, mengucapkan terima kasih kepada para Narasumber dan Pembahas, yang akan memperkaya Tim Peneliti dengan baik saran/masukan/tanggapan/kritik maupun koreksi. Semoga hasil penelitian ini, secara tidak langsung ikut berkontribusi dalam upaya menurunkan angka stunting yang menjadi salah satu fokus kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat,” tuturnya.