FGD Ketenagaan dan Pemasyarakatan IPTEK: Penerapan dan Pengembangan Nuklir Sebagai Pembangkit Listr

By Administrator // Kamis, 15 Januari 2015 // 09:41 WIB // Penelitian

PONTIANAK - Selain bauksit, Kalimantan Barat memiliki 20 industri minyak sawit berupa Crude Palm Oil (CPO) dengan total produksi lebih kurang 845.100 tons CPO/tahun dan memiliki 14 industri crumb rubber yang telah menghasilkan produk SIR 187.788 ton/tahun.  Produk-produk tersebut masih tergolong bahan mentah ataupun setengah jadi dan masih perlu diolah lebih lanjut menjadi barang jadi (industri hilir).  Untuk menunjang pengembangan pembangunan industri  hilir dari produk bauksit, CPO, karet dan hasil tambang lainnya disatu sisi diperlukan penyediaan infrastruktur pendukung, diantaranya adalah pembangkit listrik, sementara disisi lain Kalimantan Barat masih diperhadapkan dengan terbatasnya pasokan listrik yang dialiri oleh PT PLN (Persero). Oleh karenanya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) dapat menjadi solusi mengatasi kekurangan energi listrik di Kalimantan Barat. 

 

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Kantor Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat memprakarsai Focus Group Discussion (FGD) dengan tema “Penerapan dan Pengembangan Nuklir Sebagai  Pembangkit Listrik Guna Meningkatkan Investasi di Kalimantan Barat,” pada tanggal  29 Oktober 2014  di Hotel Kapuas Dharma I Jl. Imam Bonjol No. 89, Pontianak.

 

Berdasarkan masukan dari narasumber Dr. Suparman (Badan Tenaga Atom Nasional) dan Prof. DR. M.Eng Ismail Yusuf (Fakultas Tehnik Untan Pontianak) serta hasil diskusi bersama perserta FGD mengemukan bahwa kebutuhan listrik di Kalimantan Barat pada saat ini dengan daya mampu pembangkit listrik PT. PLN (Persero) yang ada adalah sebesar 271 MW, dengan beban puncaknya (untuk industri dan rumah tangga terbatas) mencapai 232 MW, sementara kebutuhan listrik di Kalbar untuk tahun 2015 diprediksi mencapai 1.424 MW.  Kendala dalam ketersediaan listrik di Kalbar yang dipasok oleh PT PLN, karena PT. PLN masih mengalami kekurangan pasokan BBM yang merupakan bahan bakar pembangkit listrik, sedangkan BBM itu sendiri masih didatangkan dari luar Kalimantan Barat. 

 

Berdasarkan kondisi tersebut, peserta yang hadir khususnya dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik baik pada skala rumah tangga maupun industri di Kalimantan Barat bahkan Indonesia mengharapan Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) dapat melakukan propokasi ke pemerintah pusat agar dapat membuat regulasi yang tegas dalam rangka mendorong pembangunan PLTN di Kalimantan Barat khususnya bahkan di Indonesia pada umumnya. (Edy A/Litbang Prov. Kalbar).

Share Post: