FGD Penyusunan Rancangan Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pada Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat

Pontianak-, Balitbang Provinsi Kalbar selenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rancangan Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pada Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat, bertempat di Ruang Rapat Bappeda Provinsi Kalbar Lantai 3, Rabu (31/07/2024)

Kegiatan tersebut dibuka oleh Dr. Abdul Haris Fakhmi, S.T., M.T (Kabid Ekonomi dan Pembangunan Balitbang Provinsi Kalbar) dan dihadiri oleh Drs. Ignasius IK, S.H., M.Si (Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Kalbar, Kepala OPD Pemprov Kalbar, Kepala OPD Pemerintah Kabupaten, Kepala BPS Kabupaten serta Narasumber/Tim Penyusun.

Adapun maksud dan tujuan dari Penyusunan Rancangan Cetak Biru (Blue Print) Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Pada Kegiatan Usaha Pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat  adalah: (1) tersedianya pedoman penyelenggaraan PPM bagi Perusahaan Pertambangan yang sesuai dengan Agenda Pembangunan Daerah; (2) menjadi panduan Arah Kebijakan Perusahaan Pertambangan dalam Perencanaan Program PPM; dan (3) adanya acuan untuk melakukan sinkronisasi program PPM dari perusahaan pertambangan dengan pemangku kepentingan.

FGD tersebut merupakan tindak lanjut dari rangkaian kegiatan Seminar Awal, FGD di Kabupaten Sangau dan Kabupaten Ketapang. Forum penting tersebut untuk berdiskusi dan merumuskan strategi PPM secara konprehensif dan program yang dirancang harus mampu mendorong partisipasi aktif masyarakat disetiap tahap pengembangan dan perencanaan hingga evaluasi.

Dalam pembahasan diskusi tersebut, berbagai isu kritis yang dihadapi masyarakat di sekitar pertambangan, diantaranya isu mencakup aspek ekonomi, sosial,dan lingkungan yang perlu perhatian khusus. Dengan demikian dapat dirumuskan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan dan tantangan yang ada.

Penyusunan blue print tersebut, diharapkan dapat mendukung pencapaian tujuan pembangunan sesuai dengan dokumen RPD Provinsi Kalbar 2024-2026, yaitu :

1) Meningkatkan kualitas pembangunan manusia yang pproduktif dan berdaya saing;

2) Mewujudkan perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan; dan

3) Reformasi Birokrasi yang berprinsip good governance untuk peningkatan pelayanan publik.

Menurut Dr. Abdul Haris Fakhmi, S.T., M.T dalam sambutannya “Saya berharap, melalui diskusi yang produktif ini, kita dapat mengidentifikasi langkah-langkah konkrit yang perlu diambil untuk memastikan bahwa pengembangan dan pemberdayaan masyarakat berjalan dengan efektif. Keberhasilan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi antara berbagai pihak”, tuturnya.