Rakor Kelitbangan Kalbar, Dorong Perangkat Kelitbangan di Tingkat Kabupaten/Kota

By Administrator // Kamis, 29 Agustus 2019 // 01:06 WIB // Umum

SINTANG - Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalbar Sri Jumiadatin membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Kelitbangan Provinsi Kalimantan Barat bertempat di Pendopo Bupati Sintang, Rabu (24/7/2019) malam. Sri Jumiadatin mengatakan Pemerintah Provinsi Kalbar sangat menyambut baik dan mendukung atas tersenggaranya rakor kelitbangan se-Kalbar yang dilaksanakan di Kabupaten Sintang ini.


Kegiatan ini dinilai sebagai salah satu upaya dalam rangka peningkatan sinergitas, akselerasi Kelitbangan guna mendukung pembangunan Kalbar di era otonomi daerah. "Perlu disadari bahwa di era otonomi ini daerah memegang peranan penting dalam merumuskan kebijakan pembangunan, untuk itu segenap potensi dan pelaku kelitbangan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkannya perlu untuk diarahkan secara efektif dan efesien," katanya.

 

Hal ini menurutnya berguna membantu pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakannya agar lebih bermakna sesuai dengan prioritas dan kepentingan daerah. Oleh sebab itu berangkat dari beberapa hal tersebut, muncullah gagasan untuk membentuk lembaga litbang di daerah yang kemudian dipertegas melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah khususnya pasal 209 dan 219 yang mengamanatkan pembentukan badan sebagai perangkat daerah.

 

"Badan dimaksud ditujukan untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi perencanaan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan, dengan demikian dalam rangka melaksanakan fungsi penelitian dan pengembangan dapat di bentuk badan litbang daerah," jelasnya.

 

Kemudian paparnya, pada Pasal 373 dan 374 dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah tersebut dinyatakan bahwa penelitian dan pengembangan merupakan salah satu instrumen fasilitasi dalam rangka melakukan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya pada Pasal 388 disebutkan bahwa lembaga penelitian dan pengembangan memiliki peran yang strategis dalam penilaian inovasi daerah dimana untuk ketentuan lebih lanjut mengenai inovasi daerah diatur melalui peraturan pemerintah nomor 38 tahun 2017 tentang inovasi daerah.

 

"Oleh karena itu, lingkup untuk penunjang urusan pemerintahan tersebut telah disebutkan dengan jelas di dalam undang-undang, maka badan penelitian dan pengembangan tersebut harus ada di struktur pemerintahan daerah," katanya. Menurutnya hal itu sama dengan beberapa kementrian yang secara jelas disebutkan dalam UUD 1945 sehingga kementrian tersebut harus ada sepanjang UUD belum diubah dan diganti.

 

Sebab itulah tambah Sri, keberadaan badan penelitian dan pengembangan merupakan sesuatu yang harus ada berdasarkan undang-undang.

Karena itulah Pemprov sangat mendukung upaya percepatan pembentukan Badan Litbang Daerah untuk didiskusikan dalam forum rapat koordinasi kelitbangan se-kalbar tahun 2019 di Kabupaten Sintang. "Dengan harapan output yang dihasilkan adalah berupa rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti sehingga di tahun mendatang akan terbentuk perangkat daerah kelitbangan ditingkat Kabupaten/Kota di Kalbar, mengingat kondisi saat ini badan litbang yang terbentuk di Kalbar hanya satu yakni di Kabupaten Ketapang," pungkasnya.


Sumber :

https://pontianak.tribunnews.com/2019/07/25/rakor-kelitbangan-kalbar-dorong-perangkat-kelitbangan-di-tingkat-kabupatenkota.
Penulis: Wahidin
Editor: Maskartini

Share Post: