PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum yang melindungi setiap warga Negara-nya dalam melakukan setiap apapun bentuk kebebasan berpendapat, menyampaikan gagasan baik secara lisan maupun tulisan.

Sebagai manusia memiliki hak mendasar yang disebut dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu hak mendasar ini adalah hak untuk memperoleh atau mendapatkan informasi. Hak ini dijamin oleh Konstitusi Negara atau UUD 1945 hasil amandemen. Pada pasal 28F dinyatakan: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Keberadaan informasi bagi manusia di era modernitas dewasa ini sangatlah penting. Selain sebagai saran penunjang dalam setiap interaksi sosial, informasi juga menjadi sebuah sarana pengetahuan di setiap lini kehidupan bermasyarakat. Tentunya kita tahu, bahwa sumber informasi yang saat ini ada telah sangat lebih dari cukup, banyak media tersebar di seluruh aspek kehidupan, baik media cetak maupun media elektronik.

Dalam banyak kesempatan kita sering melihat partisipasi masyarakat dalam merumuskan berbagai kebijakan pemerintah. Ini tentunya tidak lepas dari berbagai upaya pemerintah sendiri untuk memainkan peran akuntabilitas, transapransi dan partisipasi masyarakat serta merumuskan berbagai aturan perundang-undangan yang memberikan kesempatan masyarakat untuk mengambil peran, contohnya adalah Undang-undang Kebebasan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008, yang memberikan kebebasan masyarakat luas untuk mengakses setiap informasi dari pemerintah yang mereka perlukan.

Dijelaskan lebih lanjut dalam UU Kebebasan Informasi Publik Nomor 14 Tahun 2008 telah disebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mengakses setiap informasi yang dibutuhkan dalam setiap hal dan sesuai dengan aturan yang disesuaikan dengan pihak yang terkait. Selain itu disebutkan pula dalam BAB III pasal 4 bagian kesatu telah dinyatakan bahwa setiap orang berhak mengetahui informasi yang dibutuhkan.

Dalam panduan penerapan UU KIP disebutkan bahwa ada beberapa unsur yang melibatkan alur pemberian informasi, akan tetapi menurut kami, ada 4 (empat) hal yang terpenting dan bersinggungan dengan masalah informasi, yaitu :

1. Pemohon Informasi;

2. Badan Publik (pemerintahan/penyelenggara urusan publik);

3. Pengguna (orang yang menggunakan informasi);

4. Informasi Publik.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, bahwa PPID–Pembantu dibentuk untuk membantu PPID dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi disetiap SKPD. Pada Tahun 2020 PPID Balitbang dibentuk melalui SK Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat Nomor 13 Tahun 2020. Atas dasar keputusan dan komitmen dari Kepala Balitbang tersebut, anggaran PPID telah dialokasikan sehingga sarana dan prasarana serta ketersediaan informasi yang dikelola sangat membantu kebutuhan pelayanan publik.

 

VISI

Visi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balitbang Provinsi Kalimantan Barat adalah menyediakan Pelayanan Informasi Publik yang prima dalam rangka mewujudkan transparansi publik menuju unsur good governance.

MISI

Misi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balitbang Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

1. Mendorong terwujudnya keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang bertanggung jawab;

2. Meningkatkan Aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik;

3. Membangun dan Mengembangkan sistem pelayanan informasi publik;

4. Meningkatkan kualitas SDM pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

5. Meningkatkan sinergisitas dengan pemangku kepentingan dalam meningkatkan aksebilitas masyarakat terhadap informasi publik.

 

TUGAS DAN FUNGSI PPID

Tugas PPID

1. Penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi;

2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

3. Pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;

4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;

5. Pengujian konsekuensi;

6. Pengklasifikasian informasi dan/atau pengubahnnya;

7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;

8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik;

 

Fungsi PPID

1. Pengelolaan Informasi;

2. Dokumentasi arsip;

3. Pelayanan Informasi.